Pekerjaan Tak Selesai, Kontraktor Tidak Diblacklist | WWW.JAKARTAKOMA.COM
google.com, pub-5357973904361497, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Pekerjaan Tak Selesai, Kontraktor Tidak Diblacklist

 

TANGERANG, jakartakoma.com – Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) tampaknya sangat sayang dengan rekanan atau kontraktor pelaksana kegiatan yang mendapatkan pekerjaan tahun 2023 lalu. Hubungan baik sepertinya sangat dijaga untuk tetap berjalan langgeng. Sampai – sampai kontraktor yang menurut aturan telah melakukan pelanggaranpun dibebaskan dari sanksi.

Kontraktor pelaksana kegiatan di Disperkimtan Kota Tangerang tahun 2023 yang melakukan pelanggaran tercatat antara lain CV. Multipoint, CV. Cakra Bangun Indoraya dan CV. Dinamika Pratama. Ketiga perusahaan ini terbukti tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
CV. Multipoint pada pekerjaan “Pembangunan SMPN Pinang Kota Tangerang” dengan nilai kontrak Rp 9.343.710.347,56 menyisakan pekerjaan sedikitnya 25 persen. CV. Cakra Bangun Indoraya hanya mampu mengerjakan sekitar 90 persen dari keseluruhan pekerjaan pada “Rehab dan Penambahan Bangunan Gedung Mal Pelayanan Publik” yang berkontrak sebesar Rp 3.575.596.000,00; dan CV. Dinamika Pratama dengan nilai kontrak Rp 2.414.687.359,60 pada proyek “Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tanah Tinggi” diperkirakan hanya mencapai 80 persen.

Meski demikian, hingga saat ini, ketiga perusahaan tersebut tidak ditemukan pada daftar hitam LKPP (INAPROC). Artinya, ketiga perusahaan tersebut tidak mendapat sanksi blacklist dari Disperkimtan.

Padahal, Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, pasal 78 (3) huruf a dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran II angka 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila : huruf g, Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.

Menanggapi hal tersebut, Juara Simanjuntak, Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan (JPKPP) menilai bahwa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) di Disperkimtan Kota Tangerang patut diduga telah berkolusi dengan ketiga kontraktor tersebut.

Berita Lainnya  Jaksa Agung Lantik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dan 16 Kajati

“Ini patut diduga ada kolusi antara PA/KPA dan PPK dengan penyedia jasa. Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 jelas sekali mengamanatkan bahwa penyedia yang tidak melaksanakan kontrak atau tidak menyelesaikan pekerjaan atau diputus kontrak oleh PPK diberikan sanksi Daftar Hitam selama 1 tahun. Nah, kalau tidak menyelesaikan pekerjaan tapi tidak diberikan sanksi, apa itu bukan karena ada kolusi ?,” ujarnya, Kamis (20/6/2024) di Tangerang.

“Bahkan ada kontraktor yang diputus kontrak tetapi tidak diberikan sanksi blacklist. Ini pasti ada apa-apanya antara pihak dinas dengan si kontraktor,” tambahnya.

“Patut juga diduga bahwa kolusi dan permufakatan jahat itu diikuti dengan pemberian dan penerimaan sesuatu,” katanya.

Sehubungan dengan itu, kata dia, pihaknya akan melaporkan pejabat – pejabat terkait ke Penjabat Walikota Tangerang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Kami akan melaporkan ini ke Penjabat Walikota. Sebab, para pejabat berwenang dalam melakukan pemberian sanksi blacklist kepada kontraktor yang wanprestasi di Disperkimtan diduga kuat telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 24, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya.

Pihak Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang sampai saat ini belum dapat diminta penjelasan mengenai hal tersebut. (Redaksi)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses