LHKPN Mencatat Sejumlah Harta Kekayaan Kepala Daerah Se-provinsi Banten, Walikota Tangerang Urutan ke Dua. | WWW.JAKARTAKOMA.COM
google.com, pub-5357973904361497, DIRECT, f08c47fec0942fa0

LHKPN Mencatat Sejumlah Harta Kekayaan Kepala Daerah Se-provinsi Banten, Walikota Tangerang Urutan ke Dua.

JAKARTAKOMA

BANTEN| Tercatat dalam LHKPN, Walikota Tangerang ‘Arief R.Wismansyah’ kepala daerah nomor dua (2) terkaya dari delapan kepala daerah se-Provinsi Banten. Posisi pertama di tempati Bupati Pandeglang, ‘Irna Narulita’ yang masuk dalam data laporan LKHPN tahun 2021, Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id,

Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaan nya termasuk bupati dan wali kota atau Kepala Daerah.

Hal tersebut berdasarkan sejumlah aturan yang telah ditetapkan atau diterbitkan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 26 Maret 2021, Wali Kota Tangerang ‘Arief Rachadiono Wismansyah’ memiliki total harta kekayaan sebesar Rp25.494.060.542, hampir separuhnya berupa harta tanah dan bangunan.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, menempati posisi ke tiga, berdasarkan LHKPN 2021 memiliki total harta kekayaan sebesar Rp24.918.706.677.

Sementara urutan ke empat (4) di tempati Bupati Serang ‘Tatu Chasanah’, berdasarkan LHKPN 2021 memiliki total harta kekayaan sebesar Rp23.966.139.522.

Urutan ke lima (5) di tempati Bupati Lebak ‘Iti Octavia Jayabaya’, berdasarkan LHKPN 2021 memilik total harta kekayaan sebesar Rp23.304.980.575.

Urutan ke enam (6) di tempati Bupati Tangerang ‘Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain,’ memiliki total harta kekayaan sebesar Rp15.007.050.054.

Urutan ke tuju (7) di tempati Wali Kota Serang ‘Syafrudin’. Sementara di urutan terakhir (ke 8) di tempati Wali Kota Tangerang Selatan ‘Benyamin Davnie’, berdasarkan LHKPN 2021.

LHKPN adalah singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap Penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, melaporkan harta kekayaannya dan mengumumkan harta kekayaannya.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara negara di pemerintahan. Selain berfungsi sebagai pemantauan LHKPN juga memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat pencegahan korupsi dan bentuk transparansi kepada masyarakat.

Penyampaian LHKPN selama menjabat dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Yang wajib melaporkan LHKPN adalah, Penyelenggara Negara. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999; dan 2. Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya.

Sementara untuk LHKPN di tahun 2022, laporan nya tentu di masukkan pada tahun 2023 selambat lambat nya di bulan Maret 2023.

Dari data yang dihimpun pada e-Announcement dari tahun pelaporan dan lembaga penyelenggara, 13 Januari 2023, sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan kota Tangerang belum memasukkan data laporan kekayaan nya di Tahun 2022.

(Red)

Berita Lainnya  Sambut HUT Ke - 78 Bhayangkara Polres Serang Berikan Beasiswa Dan Bantuan Sosial Ke Pelajar Berprestasi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses