Diduga Rapor dan Siswa Akan Ditahan, SMP Swasta Daarul Fikri Lebak Banten Jadi Sorotan

JAKARTA KOMA

LEBAK BANTEN| Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Asesmen Nasional (AN) sudah melakukan salah satu upaya transformasi pendidikan yang dilakukan untuk membentuk standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia.

Namun faktanya, salah satu sekolah swasta yaitu SMP Swasta Daarul Fikri di Desa Kadujajar Kec.Malimping Kabupaten Lebak Banten di duga melanggar PSKP tersebut. Dari keluhan salah satu wali murid kepada jakartakoma.id, pihak sekolah disebut mempekerjakan murid untuk membangun gedung sekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga diduga mengancam tidak akan memberikan ijazah, apabila tidak mengikuti aturan sekolah. Menurut informasi juga, disebut data siswa tidak terdaftar di dapodik.

“Pada Tanggal 25 Juni 2023 Telah dilaksanakan haflah atau kenaikan kelas SMPN Darul Fikri dan Pelepasan anak-anak SMK Darul Fikri. Pada saat kepulangan Anak-Anak SMP yang sudah lulus, ada informasi yang disampaikan melalui Wapri Orang Tua Wali Murid bahwa ada 12 Anak-Anak SMP yang sudah lulus bersyarat sebelum pulang, orang tua wali murid di kumpulkan terlebih dahulu oleh pihak pondok,” kata sumber yang minta jati dirinya disembunyikan kepada JAKARTAKOMA.com, (2/07/2023).

Lanjut kata sumber, pihak pondok beralasan ke 12 Anak SMP ini tidak boleh meninggalkan Pondok atau Sekolahan walaupun sudah lulus. Anak-Anak ditahan selama 1 semester dan 1 tahun, jika Anak-Anak memaksa pulang dari Pondok maka ancamannya, Ijazah atau surat kelulusan tidak akan dibagikan.

“Tetapi karena anak anak sudah tidak mau lagi tinggal di Pondok dengan berbagai macam alasan karena sudah tidak betah dan berbagai macam alasan yang kurang manusiawi yang mereka dapatkan dari pihak Pondok. pada akhirnya Anak-Anak di bawa pulang,” sebutnya.

Selanjutnya, setelah selang beberapa hari perwakilan Orang Tua mendatangi pihak Pondok meminta surat kelulusan anak dan Ijazah, tetapi tidak membuahkan hasil karena mengingat anak-anak sudah mulai mendaftar sekolah ke jenjang SLTA.

“Anak-Anak melanggar aturan pihak Pondok karena keluar tanpa ijin, maka Anak-Anak di berikan hukuman tetap ditahan di Pondok walaupun mereka sudah lulus, yang pada akhirnya nantinya mereka di paksa untuk tetap mendaftarkan sekolah SMK yang ada di Pondok tersebut,” sebut sumber.

Tetapi dengan alasan apapun, menahan Anak yang sudah lulus dan menahan surat kelulusan, tidak dituangkan dalam aturan Permendikbud. Lebih menghebohkan, kelulusan beberapa siswa, setelah di cek datanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak diduga tidak ubdate di Dapodik.

Namun hal itu langsung dibantah oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Daarul Fikri, saat dikonfirmasi oleh wartawan. Tapi dirinya membenarkan kalau persoalan yang diadukan oleh orang tua wali murid sudah di clear kan, berarti ada peristiwa yang terjadi seperti yang disampaikan wali murid.

“Mohon maaf pak untuk masalah tersebut itu udah kelar. Untuk info ini saya rasa tidak benar,” ujar nya lagi di saat bersamaan,(03/07/2023).

Dari keterangan Kasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kab.Lenak, ‘Eko’ mengatakan, kalau saat ini memang belum ada pembagian ijazah sesuai dengan data dapodik. Selanjutnya agar lebih jelas, wartawan diminta mengkonfirmasi langsung ke pihak sekolah, yang sebelumnya sudah diberikan jawaban yang tidak sinkron.

“Bapak untuk hasil konfirmasi sementara kalau untuk ijazah memang belum ada yg dibagikan dan penerima ijazah sesuai dengan data di dapodik. Untuk lebih jelasnya bapak bisa konfirmasi ke satuan didik nya melalui kepala sekolahnya,” kata Eko.

Terkait siswa yang dipekerjakan pihak sekolah, Eko mengatakan, kalau pihak sekolah tidak mempekerjakan siswa tapi hanya merapihkan.

“Konfirmasi kami ke kepsek barusan menyebutkan tidak ada siswa yg dipekerjakan hanya saja merapihkan lingkungan pondok dikarenakan siswa siswa tersebut menginap juga di pondok,” sebutnya.

Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: (i) standar kompetensi lulusan; (ii) standar isi; (iii) standar proses; (iv) standar penilaian pendidikan; (v) standar tenaga kependidikan; (vi) standar sarana dan prasarana; (vii) standar pengelolaan; dan (viii) standar pembiayaan.

Rapor Pendidikan Indonesia adalah sebuah platform digital yang menampilkan laporan hasil evaluasi sistem pendidikan yang bertujuan sebagai bahan penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Rapor Pendidikan Indonesia berbeda dengan Rapor Mutu. Rapor Mutu bertujuan mengukur ketercapaian delapan indikator berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Kabar terbaru, ternyata rapor murid masih ditahan oleh pihak sekolah, sehingga siswa yang di katakan lulus tidak bisa mendaftarkan dirinya ke jenjang SLTA sederajat, karena itu salah satu persyaratan memenuhi sistem PPDB tahun ajaran baru. Wali murid berharap agar Pemerintah Pusat dan Daerah segera membantu mereka untuk mendapatkan rapor dan ijazah yang masih ditahan pihak sekolah SMP Swasta Daarul Fikri.

(Red)