Karena itu, untuk klarifikasi atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Jakarta, jakartakoma.com

Pihaknya Jusuf Kala (JK) minta pada DPR-RI agar di lanjutkan angket ke ruang sidang, agar masyarakat tahu yang mana jujur dan mana yang tidak jujur, sabtu (09/03).

Karena kita ini negara hukum, harus tidak di politisasi soal pemilihan bohong.

“Teruskan sampai titik kepuasan berpolitik dan jurdil”, katanya JK saat jadi keynote speaker di UI belum lama ini.

Jusuf Kalla (JK) mengemukakan bahwa Angket di DPR perlu dilakukan, untuk tidak bertanya-tanya masyarakat.

Karena itu, untuk klarifikasi atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kalau tidak diselesaikan di DPR maka demokrasi akan rusak dan pemilu tak ada gunanya”, katanya Jusup kala melalui twiter Mahfud MD.

Mengapa, demikian? Karena akan timbul kebiasaan ke depannya bahwa yang akan menang pemilu hanya kelompok orang.

Namun kebohongan akan terus akan terjadi, yang berkuasa dan banyak uang.

JK juga mengatakan sejak pemilu pertama tahun 1955, sampai pemilu 2024 ini terburuk.

Kita harus hindari bertemunya krisis politik dan krisis ekonomi karena kalau itu terjadi bisa menimbulkan huruhara besar.

“Saya sendiri selalu menegaskan, bahwa apa pun hasil angket tak bisa membatalkan hasil Pilpres”, katanya Mahfud MD.

Kata Mahfud, kesahan Pilpres secar hukum terletak di KPU dan ada putusan Mahkamah Konstitusi, sama sekali tak ada hubungan dengan angket.

Henry / jko

Related Posts