Jika perlu yang KKN agar tangkap dan periksa, apakah kita perlu bikin kembali reformasi ke-II?. | WWW.JAKARTAKOMA.COM
google.com, pub-5357973904361497, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Jika perlu yang KKN agar tangkap dan periksa, apakah kita perlu bikin kembali reformasi ke-II?.

Jakarta – jakartakoma.com

Sampai-sampai Megawati Sukarno Putri dari Ketua Umum Partai PDI-P sempat gregatan terhadap kelaurga Jokowi, minggu (12/11).

Pasalnya, kata Megawati, orang susah-sudah memperjuangkan berdemokrasi dan Reformasi, ini enak-enaknya membuat Kolusi Korupsi dan Nepostisme (KKN)”, katanya.

Jika perlu yang KKN agar tangkap dan periksa, apakah kita bikin kembali reformasi ke-II?.

Jokowi dan kelaurga tidak memberikan contoh pada untuk masyarakat, tetapi ia membuat menteri dan pejabat negara buat korupsi.

Sehingga bisa ia atur, untuk menjalankan tugasnya sebagai KKN.

“Lewong di suruh korupsi, biar gampang para menteri bisa ikut dan seolah-olah penyelamat, tetapi ia lebih bahaya”, kata Megawati.

Menurut ia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara soal kondisi hukum yang terjadi belakangan ini. Salah satu yang disorot Megawati ialah kondisi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Megawati awalnya memuji putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) soal pelanggaran etik hakim MK terkait dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Sebagai cahaya dalam kegelapan. Dia kemudian bercerita tentang pembentukan MK sebagai salah satu hasil dari reformasi, dikutip detiknews.com.

Megawati mengatakan reformasi dilakukan dengan susah payah dan berbagai pengorbanan rakyat seperti peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, peristiwa Kudatuli, hingga para aktivis yang diculik.

Dia meminta semua pihak tak lupa bahwa reformasi yang melahirkan undang-undang soal pemerintahan yang bersih dan bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi.

henry / jko

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses