Kasus Dugaan Korupsi Lahan RSUD Tigaraksa, Tak Ada Kelebihan Bayar Tapi Ada Pengembalian Uang | WWW.JAKARTAKOMA.COM
google.com, pub-5357973904361497, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kasus Dugaan Korupsi Lahan RSUD Tigaraksa, Tak Ada Kelebihan Bayar Tapi Ada Pengembalian Uang

 

TANGERANG, jakartakoma.com – Tudingan yang dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait pengadaan lahan RSUD Tigaraksa yang disebut-sebut kelebihan bayar, dibantah. Bantahan bahwa tidak benar ada kelebihan bayar itu disampaikan oleh Dadan Darmawan Kepala Bidang Pemakaman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang kepada sejumlah media massa.

 

“Tidak benar bahwa tanah RSUD Tigaraksa yang dibebaskan oleh Pemkab Tangerang seluas 4,9 Ha itu diserahkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.700 ribu per meter, karena harga yang disampaikan kepada pemilik tanah berdasarkan nilai kajian tim independen KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Wahyono Adi dan rekannya sebesar Rp 1,1 juta sd 1,3 juta per meter,” ujar Kabid Pengadaan Tanah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan, dikutip dari VIVA.co.id, Jumat (28/6/2024 ).

 

Sebagaimana disampaikan ke sejumlah media online, Jumat (28/6/2024), Dadan Darmawan juga mengatakan bahwa lahan RSUD Tigaraksa merupakan lahan milik PT. PWS Tbk yang menguasai dan lahan milik warga Kelurahan Kadu Agung dan Kelurahan Tigaraksa yang memiliki bukti kepemilikan atau legalitas yang sah.

 

“Mengenai tanah yang dibebaskan untuk dijadikan RSUD Tigaraksa Kabupaten Tangerang bukan berasal dari tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) atau yang dikenal sebagai Fasos-Fasum milik eks PT.PWS. Tanah yang dibebaskan untuk RSUD Tigaraksa merupakan Tanah milik PT.PWS. .Tbk yang digadaikan dan bukan tanah PSU melainkan Tanah Non PSU yaitu (SHGB 7 dan SHGB 4) dan beberapa tanah milik masyarakat yang berada di Kelurahan Kadu Agung dan Kelurahan Tigaraksa sesuai dengan bukti kepemilikan legalitas yang sah (SHM dan AJB),” katanya dikutip dari indopos.co.id, Jumat (28/6/2024)

Berita Lainnya  Pembina MOI DPW Banten Siap Maju Di Pilkada Kota Serang 2024

 

Menanggap pernyataan Dadan Darmawan yang disiarkan oleh sejumlah media berani itu, Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan (JPKPP) Juara Simanjuntak mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat aneh dan aneh. Pernyataan tersebut dinilai sebagai blunder jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, yaitu proses hukum yang telah masuk tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan adanya pengembalian uang sebesar Rp 32,8 miliar ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Tangerang.

 

“Dadan blunder dengan pernyataannya itu. Fakta-fakta sudah sangat terang benderang di mata masyarakat. Ada proses hukum yang sudah masuk tahap Penyidikan di Kejari Kabupaten Tangerang. Itu fakta bahwa ada yang salah dalam pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Proses hukum tidak akan naik dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan jika tidak ada bukti permulaan yang ditemukan oleh pihak kejaksaan,” ujarnya dalam sebuah perbincangan bersama sejumlah media pada Jumat (28/6/2024) malam di Tangerang.

 

“Fakta lainnya, ada uang setoran sebesar Rp 32,8 miliar ke RKUD Kabupaten Tangerang. Uang yang masuk ke RKUD Kabupaten Tangerang itu jelas sekali disebut oleh Sekretaris BPKAD sebagai uang pengembalian dari pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Jika tidak ada kelebihan pembayaran atau kerugian negara, mengapa tidak ada pengembalian uang ke kas daerah?”, katanya.

 

Juara menambahkan, bahwa dalam pernyataan yang disampaikan Dadan ke sejumlah media itu, Dadan ingin mengatakan bahwa pembukuan bersih dari dugaan atas dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Namun sebaliknya, ia membuka dan menyatakan bahwa ada banyak pihak, termasuk pihak Kejari Kabupaten Tangerang, yang terlibat dalam proses pengadaan lahan RSUD Tigaraksa itu.

 

“Di satu sisi Dadan ingin memastikan bahwa berinvestasi di Pemkab Tangerang ini bersih dari dugaan korupsi itu. Namun di sisi lain, ia mengungkap bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan RSUD Tigaraksa itu, termasuk pihak Kejari Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat diartikan sebagai: Pertama, bahwa dengan keterlibatan pihak-pihak tersebut, maka seolah-olah dipastikan tidak ada penyelewengan dan korupsi. Yang kedua, dapat juga diartikan bahwa jika terjadi penyelewengan dan korupsi, pihak-pihak lain juga ikut terlibat,” kata Juara Simanjuntak di. akhir perbincangan. (Lis)

Berita Lainnya  PC GP Ansor Tangsel Kick Off 9 Rangkaian Kegiatan Harlah Ke 90 GP Ansor

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses