Mutasi AKBP Victor Inkiriwang, mantan Kapolres Tangerang Selatan, kembali membuka perdebatan lama yang belum selesai.
Apakah mutasi jabatan di Polri adalah bentuk pembinaan, atau justru cara mengaburkan proses pidana?
Publik mengaitkan mutasi tersebut dengan dugaan perkara narkotika dan dugaan upaya pengumpulan dana hingga Rp20 miliar melalui bisnis narkotika.
Hingga berita ini ditulis, tuduhan tersebut masih berstatus DUGAAN dan wajib dibuktikan melalui penyelidikan, penyidikan, dan peradilan yang transparan, bukan sekadar opini publik.
Angka Rp20 miliar itu mengingatkan publik pada perkara AKBP Bintoro sebelumnya yang juga dikaitkan dengan dugaan pemerasan terhadap bos Prodia dengan nilai yang disebut-sebut mencapai angka serupa.
Dua perkara dengan angka yang sama memunculkan pertanyaan akuntabel.
Apakah ini hanya perilaku individu, atau ada persoalan sistem pengawasan dan budaya organisasi ?
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menyoroti dugaan adanya budaya setoran dalam karier kepolisian.
Sorotan itu merujuk pada pengakuan seorang anggota Polri bernama Aksan dari Sulawesi Selatan, yang menyebut adanya biaya besar dalam tahapan karier.
Dari masuk pendidikan, pendidikan pengembangan, mutasi penempatan, hingga kenaikan pangkat.
Lebih jauh, dalam sebuah tayangan YouTube, seorang narasumber yang disebut memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi Polri mengungkapkan dugaan bahwa nilai untuk memperoleh satu bintang di pundak jenderal bisa mencapai Rp20 miliar.
Pernyataan tersebut hingga kini *belum terverifikasi secara hukum* dan membutuhkan pembuktian. Namun Wilson menilai.
Jika praktik itu benar terjadi, maka akan menciptakan lingkaran setan: anggota yang mengeluarkan biaya besar untuk jabatan berpotensi terdorong menyalahgunakan wewenang saat menduduki posisi strategis untuk “balik modal”.
“Jika proses promosi masih sarat dengan praktik jual-beli jabatan, maka kasus-kasus serupa akan terus berulang. Reformasi menyeluruh di bidang SDM menjadi keharusan agar Polri bisa kembali dipercaya masyarakat,” tegas Wilson Lalengke, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012.
Wilson mengecam keras jika mutasi dijadikan penyelesaian perkara. Secara hukum, ini benar.
Ada 3 jalur pertanggungjawaban yang berbeda dan tidak saling menggantikan:
1. Jalur Pidana – UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP & UU Narkotika
Jika terbukti terlibat narkotika, anggota Polri berlaku sama seperti warga sipil.
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal 114, 112, 111 ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 5-20 tahun + denda miliaran rupiah.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 423 tentang penyalahgunaan wewenang dan Pasal 603-606 tentang korupsi jika ada gratifikasi / pemerasan.
Asas Equality Before The Law – Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Semua warga negara sama di depan hukum tanpa memandang pangkat.
Jalur Kode Etik Profesi Polri (KEPP)*
Diatur dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Jika terbukti melanggar, sanksi maksimal adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Proses etik tidak menghapus proses pidana, keduanya berjalan paralel.
Jalur Disiplin dan Administrasi / Mutasi
Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. 11 Tahun 2017 tentang Mutasi, Promosi dan Demosi.
Mutasi adalah kebijakan pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, bukan sanksi pidana maupun sanksi etik.
Karena itu, memutasi pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tanpa proses hukum, dinilai publik sebagai bentuk impunitas.
Wilson mendesak Presiden RI untuk membenahi SDM Polri secara menyeluruh, bukan hanya ganti orang.
Dasar hukum reformasi ini adalah,
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, 4, 13 – Polri bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat.
Pasal 28 – Polri harus bersikap netral dan profesional.
Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2023 tentang Seleksi Pendidikan dan Pengembangan – menegaskan prinsip BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis.
Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2021 tentang Pengawasan – mewajibkan Propam dan Itwasum melakukan pengawasan internal.
Wilson menekankan, unit SDM Polri memiliki peran strategis dalam promosi, mutasi, dan pengangkatan.
Jika rekrutmen dan promosi tidak transparan, maka meritokrasi rusak.
Polisi memiliki kewenangan besar: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan.
Kewenangan itu diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) jo UU No. 1 Tahun 2023 dan harus dijalankan dengan integritas.
Ketika anggota diduga terlibat narkotika, pemerasan, dan korupsi, masyarakat berhak atas:
Kejelasan status hukum (apakah sudah penyelidikan, penyidikan, tersangka?) Transparansi hasil sidang KKEP Kepastian tidak ada perlakuan istimewa
“Skeptisisme ini berbahaya, karena dapat memicu ketidakpatuhan hukum secara luas,” tambah Wilson.
Kasus dugaan AKBP Victor Inkiriwang tidak boleh berhenti pada mutasi. Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 semua pihak yang disebutkan berhak atas hak jawab dan klarifikasi.
Jabatan Polri adalah amanah negara, bukan komoditas. Reformasi Polri tidak boleh sekadar slogan.
Tetapi harus menyentuh sistem rekrutmen yang bersih, promosi berbasis prestasi dan rekam jejak (sesuai Perkap No. 11 Tahun 2017 pengawasan independen Propam, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Jika tidak, kasus Rp20 miliar akan terus berulang, dan kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin tergerus.
Seluruh dugaan keterlibatan individu dan praktik jual-beli jabatan dalam pemberitaan ini memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut di pengadilan. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers.
