Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyatakan menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers resmi di Istana Merdeka.
Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, yang dihadiri langsung oleh Gibran, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia,
Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Pukul 10.15 WIB – Istana Merdeka
Gibran Rakabuming Raka, mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah, datang sendiri menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Ia menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wapres secara langsung, tanpa diwakilkan.
Pukul 11.15 WIB – Kompleks Parlemen, Senayan Usai dari Istana, Gibran langsung menuju Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan.
Untuk menyerahkan surat serupa kepada Pimpinan MPR RI. Ia disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Eddhi Baskoro Yudhoyono dan Kahar Muzakir.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi: “Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.”
Sore Hari – Konferensi Pers Istana
Presiden Prabowo menggelar konferensi pers resmi mengumumkan penerimaan surat tersebut.
PRESIDEN PRABOWO MENYATAKAN
Menerima dengan Berat Hati.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut, dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil.”
Apresiasi Sikap Negarawan.
Presiden Prabowo menilai langkah Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan sikap seorang negarawan.
“Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain.
Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri.
Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan.”
Pengakuan atas Kontribusi 2 Tahun.
Prabowo mengakui Gibran telah banyak membantunya selama 2 tahun menjalankan pemerintahan.
Selama menjabat, Gibran tercatat telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, dan meninjau 303 titik proyek pemerintah.
Prabowo juga mengingat kembali jasa Gibran saat memenangkan Pilpres 2024.
Soal Latar Belakang Pendidikan.
Prabowo menyampaikan bahwa dirinya memahami Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur.
Meskipun sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem di Indonesia.
Prabowo menyebut keputusan Gibran diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Gibran sendiri dalam pernyataan tertulisnya menegaskan keputusan ini diambil atas kesadaran penuh, demi kepentingan bangsa.
Negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, serta menegaskan keputusan berhenti ini adalah keputusan pribadi.
MOMEN PERPISAHAN YANG MENGHARUKAN
Usai konferensi pers, suasana haru menyelimuti Istana Merdeka. Gibran membungkukkan badan untuk menyalami dan mencium tangan Presiden Prabowo.
Kemudian keduanya berpelukan erat. Gibran menyampaikan ucapan terima kasih dan permintaan maaf.
“Saya minta maaf ya Pak,” ujar Gibran.
Gibran juga terlihat bersalaman dan berpelukan dengan para petinggi lembaga negara yang hadir.
Termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan para Menteri.
DASAR HUKUM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
Pengunduran diri Wakil Presiden adalah sah dan diatur dalam konstitusi Indonesia:
UUD 1945 Pasal 8 Ayat (1)
“Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”
Pasal ini menjadi dasar konstitusional terjadinya kekosongan jabatan Wapres karena berhenti atas permintaan sendiri.
UUD 1945 Pasal 8 Ayat (2)
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ini artinya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengunduran diri dan memilih Wapres pengganti dari 2 calon yang diajukan Presiden Prabowo.
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 Huruf e dan Pasal 170.
Mengatur syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk syarat pendidikan minimal SMA/sederajat dan persyaratan administrasi lainnya, yang menjadi latar polemik hukum dalam kasus ini.
Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.
Mengatur tata cara pemberhentian dan pengunduran diri Pimpinan Negara melalui mekanisme MPR.
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
Mengatur kewenangan MPR dalam menerima dan menindaklanjuti surat pengunduran diri Wapres.
Untuk langkah selanjutnya
MPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri ini sesuai konstitusi.
Presiden Prabowo selanjutnya akan mengusulkan 2 nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR untuk dipilih dalam Sidang MPR.
Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan di Jakarta terpantau kondusif dan pemerintahan tetap berjalan normal.
