Ingin Membenarkan diri, Wakil Rektor UNPRI Medan Dituding Sebarkan Pernyataan Bohong

JAKARTA KOMA

MEDAN| Gerakan Mahasiswa Koban UNPRI Medan Sumatera Utara (Gemakorpri) tanggapi video yang beredar terkait klarifikasi Universitas Prima Indonesia yang menyebutkan aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa yang anarkis ditunggangi.

Melalui Juru Bicara Gemakorpri ‘Joshua Dewantoro Simatupang’ menegaskan, bahwa pernyataan Said Rizal selaku Wakil Rektor III UNPRI adalah salah dan jauh bertolak belakang.

Beberapa poin yang dianggap sebagai sebuah pernyataan yang salah adalah GMNI bukan organisasi intra melainkan ekstra (luar kampus).

Selain itu, peraturan rektor yang melarang pendirian organisasi intra kampus sudah merupakan pelanggaran HAM, dimana seharusnya mahasiswa membutuhkan ruang untuk berekspresi, berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat

“Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi UUD 1945, apakah peraturan rektor bisa lebih tinggi dari pada Undang Undang Dasar 1945?,” tegas Joshua dalam konferensi pers Gemakorpri, di Jalan Sampul Nomor 48 Medan,Senin (03/07/2023)

Dalam video klarifikasi versi UNPRI disebutkan, bahwa Ria Sitorus dianggap sebagai provokator dan melakukan aksi karena dilarang mendirikan organisasi.

“Padahal di awal terjadinya penekanan Ria Sitorus dan mahasiswa UNPRI lainnya yang menolak kebijakan parkir berbayar, pelarangan organisasi internal kampus, BPJS UNPRI dan kuliah online yang masih dilakukan di masa selesai pandemi,” kata Josua.

Sementara terkait lokasi parkir yang dinyatakan gratis oleh pihak UNPRI dianggap tidak sesuai kenyataan. Pasalnya, lokasi parkir gratis yang disediakan UNPRI baru disediakan setelah aksi demonstrasi mahasiswa kedua kalinya terjadi

“Parkir gratis yang disediakan UNPRI itu, sudah bertahun-tahun tidak pernah ada. Setelah ada polemik ini tepatnya setelah aksi kedua Mahasiswa kami lakukan, itu baru dibuka,” ucap Joshua dengan tegas

Pernyataan Wakil Rektor III UNPRI terkait adanya senjata api dan senjata tajam yang dibawa dan digunakan selama aksi demonstrasi juga dibantah oleh para mahasiswa. Menurutnya, apa yang ditayangkan dalam video pernyataan pihak kampus tersebut “dipelintir” habis-habisan oleh pihak UNPRI secara sepihak dan memutar balikan fakta.

“Selama aksi demonstrasi pertama dan kedua tidak ada tindakan anarkis apapun yang kami lakukan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya saksi dari masyarakat yang ada di lokasi hingga media massa yang meliput kami,” tambah Joshua.

Sementara itu terkait penarikan uang pembayaran BPJS UNPRI, Joshua menuturkan selama ini mahasiswa diwajibkan membayar uang BPJS melalui UNPRI. Dimana apabila tidak membayar maka akses perkuliahan, absensi hingga ujian akan ditutup.

Hal ini sebenarnya sudah banyak dikeluhkan mahasiswa UNPRI. Pasalnya, penarikan pembayaran BPJS Kesehatan oleh pemerintah saja tidak pernah dipaksakan.

“Pemerintah saja tidak memaksakan pembayaran BPJS tidak boleh terlambat.Kami di sini, wajib membayar uang BPJS Kesehatan kami. Kalau tidak, bisa-bisa tidak ikut ujian dan bisa juga harus mengulang semester berikutnya,” ucap Joshua.

Salah satu korban pemecatan sepihak dari UNPRI, ‘Ria Anglina Sitorus’ mengatakan, apa yang dilakukan oleh pihak UNPRI bukan hanya menyakiti dirinya pribadi melainkan juga keluarganya. Pihak kampus menelpon orang tua Ria dan membeberkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran berat dengan aksi demonstrasi dan pendirian organisasi ilegal.

“Saya mendapatkan beban secara mental, karena orang tua saya ikut disakiti. Kami hanya menolak kebijakan yang sudah termasuk hak kami. Parkiran itu sudah termasuk biaya kuliah, pembangunan dan biaya kemahasiswaan. Bukan harus dipaksa lagi kami untuk membayar,” ungkap nya sambil tak kuasa menahan air mata

Menutup konferensi pers, Joshua mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dari berbagai kalangan terutama alumni GMNI Sumatera Utara dan GMNI Komisariat Sejajaran Kota Medan yang selama ini ikut berjuang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pergerakan ini. Kami tidak akan mengkhianati siapapun yang ikut membantu pergerakan ini. Kami masih menerima bantuan tanpa persyaratan dalam pergerakan ini. Solidaritas tanpa batas,” tandasnya.

Sementara itu sewaktu awak media menanyakan tentang statement pihak UNPRI tentang oknum preman, Deny Simanjuntak dengan tegas mengatakan, Wakil Rektor telah menyebarkan berita bohong.

“Logika saja bang, mereka kan punya CCTV jika kami ada melakukan lemparan batu serta membawa SENPI kampus bisa lihat CCTV mereka. Inilah yang membuat kami semakin yakin bahwa UNPRI Intoliler kepada mahasiswa. Saya adalah alumni fakultas ekonomi 2023 di UNPRI, saya ikut berjuang untuk menolak kebijakan kampus karena melukai perasaan adik adik serta pemecatan DO sepihak dari UNPRI yang sangat tidak mendasar.

“Saya akan terus berjuang bahkan bila perlu kami pasti akan melakukan langkah terakhir yaitu long march ke jakarta untuk menjumpai bapak Presiden RI,” imbuhnya.

Dari pendapat ‘Ir.Lancar Siahaan’ sebagai sesepuh GMNI, dirinya menolak keras jika dikatakan sebagai preman, bahkan kehadiran nya ditempat itu adalah bentuk solidaritas buat adik adik alumni nya yang tertindas oleh kebijakan UNPRI.

Saat didatangi wartawan, pihak kampus UNPRI mulai dari Rektor dan HUMAS menolak wartawan, bahkan security melakukan penutupan akses masuk ke dalam Kampus yang ingin menemui Rektor.

“Bang, rektor maupun pihak UNPRI tidak akan menerima kalian tanpa ada surat resmi pengantar dari pimpinan kalian,” ujar oknum security dengan nada agak meninggi.

(German,S)

Related Posts